Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa

  • Dibaca: 2677 Pengunjung
Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa

Bu_RuthBeberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 4 dan 5 Februari 2013, Pejabat Fungsional atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tabanan mendapat kesempatan yang baik untuk mengikuti sosialisasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali tentang Probity Audit. Pertanyaan menarik bagi kami pejabat fungsional (APIP) yakni apa itu Probity Audit ? setelah menyimak materi yang diberikan, penulis merasa penting untuk membagikan informasinya untuk pembaca sekalian. Sebelum menjelaskan tentang probity audit perlu kiranya pembaca sekalian mengetahui tentang latar belakang dari probity audit.

Probity menurut Buku I Umum ( Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012), diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness) dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan  untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan asset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, probity diartikan sebagai “good process” yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dimaksud, probity audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (riel time audit). Dengan demikian teknik  probity audit yang lebih diutamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya.

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu :

  • Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public money)
  • Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif dan bersaing.
  • Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  • Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

Mengapa probity audit dibutuhkan ?

Sesuai dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pasal 5 disebutkan pengadaan barang/jasa harus dilakukan memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pelaksana pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan pasal 6 yang maknanya merupakan wujud pelaksanaan integritas, kejujuran, dan kebenaran yaitu :

  • Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
  • Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan baqrang/jasa.
  • Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
  • Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
  • Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
  • Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
  • Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
  • Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip probity yaitu :

  • Menghindari konflik dan permasalahan
  • Menghindari praktek korupsi
  • Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi
  • Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya.
  • Memberikan keyakinan secara obyektif dan independen atas kejujuran (probity)proses pengadaan barang/jasa.
  • Meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum)

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Probity audit adalah suatu program yang sangat bagus dalam mendukung akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga barang/jasa yang diperoleh adalah barang/jasa yang berkualitas dan dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas dalam setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa tersebut, namun untuk mencapai hal tersebut tergantung kepada komitmen dari semua pihak yang berkepentingan. Ada tiga pihak yang harus bersinergi dalam hal ini yaitu :

  • Pihak Pertama adalah Kepala Daerah, bagaimana Kepala Daerah memanfaatkan APIP sebagai mata dan telinga bagi Kepala Daerah dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
  • Pihak Kedua adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus ada komitmen dari Kepala  SKPD untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel sehingga Kepala SKPD memperlakukan APIP sebagai mitra kerja yang saling bergandengan tangan untuk mencapai Good Governance.
  • Pihak Ketiga adalah APIP, bagaimana kesiapan dari APIP itu sendiri dalam memerankan fungsinya sebagai mata dan telinga bagi Kepala Daerah, untuk itu APIP harus membekali diri dengan knowledge dan skill yang dibutuhkan dan harus terus menerus belajar dan memperkaya wawasannya.

 

Demikian sekilas informasi tentang Probity audit semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian, terima kasih.

 

 

Tabanan, 9 Februari 2012

Penulis,

 

 

Ruth Lodo, SE, MM.

Pengawas Pemerintahan Madya.

  • Dibaca: 2677 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya