Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa

Hits: 365

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 4 dan 5 Februari 2013, Pejabat Fungsional atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Tabanan mendapat kesempatan yang baik untuk mengikuti sosialisasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali tentang Probity Audit.

Pertanyaan menarik bagi kami pejabat fungsional (APIP) yakni apa itu Probity Audit ? setelah menyimak materi yang diberikan, penulis merasa penting untuk membagikan informasinya untuk pembaca sekalian. Sebelum menjelaskan tentang probity audit perlu kiranya pembaca sekalian mengetahui tentang latar belakang dari probity audit.

Probity menurut Buku I Umum ( Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012), diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness) dan kejujuran (honesty). Konsep probity tidak hanya digunakan  untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan asset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.

Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, probity diartikan sebagai “good process” yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dimaksud, probity audit dapat didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundang-undangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Probity audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, probity audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (riel time audit). Dengan demikian teknik  probity audit yang lebih diutamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya.

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu :

 

Mengapa probity audit dibutuhkan ?

Sesuai dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pasal 5 disebutkan pengadaan barang/jasa harus dilakukan memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pelaksana pengadaan barang/jasa harus mengikuti ketentuan pasal 6 yang maknanya merupakan wujud pelaksanaan integritas, kejujuran, dan kebenaran yaitu :

 

Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip probity yaitu :

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Probity audit adalah suatu program yang sangat bagus dalam mendukung akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga barang/jasa yang diperoleh adalah barang/jasa yang berkualitas dan dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas dalam setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/jasa tersebut, namun untuk mencapai hal tersebut tergantung kepada komitmen dari semua pihak yang berkepentingan. Ada tiga pihak yang harus bersinergi dalam hal ini yaitu :

 

Demikian sekilas informasi tentang Probity audit semoga bermanfaat untuk pembaca sekalian, terima kasih.

 

 

Tabanan, 9 Februari 2012

Penulis,

 

 

Ruth Lodo, SE, MM.

Pengawas Pemerintahan Madya.

0
0
0
s2sdefault