Reformasi Bidang Pengawasan

  • Dibaca: 2101 Pengunjung
Reformasi Bidang Pengawasan

REFORMASI BIDANG PENGAWASAN

DENGAN DITETAPKANNYA JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (JFP2UPD)

 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya maka terjadi reformasi di lingkungan Inspektorat Kementerian / LPND, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Reformasi dimaksud ditandai dengan perubahan  struktur organisasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan. Demikian pula terdapat  pembagian tugas yang jelas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan radikal  dalam struktur organisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah semua jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dialihkan menjadi jabatan fungsional pengawas, hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam  pasal 18 Permendagri 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan “apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus”.  Jabatan fungsional pengawas pada Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari Jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintahan. Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Tabanan telah ditetapkan oleh Bupati Tabanan per 1 Oktober 2012.

Pengertian jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya disebutkan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi Pembina jabatan fungsional pengawas pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Instansi Pembina untuk jabatan fungsional auditor adalah BPKP.

Tugas pokok pengawas pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelengaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan dan besarnya tunjangan adalah :

Pengawas Pemerintahan Pertama (Gol/Ruang III a – III b) tunjangan Rp. 300.000,-/bln

Pengawas Pemerintahan Muda (Gol/Ruang III c – III d) tunjangan Rp. 600.000,-/bln

Pengawas Pemerintahan Madya (Gol/Ruang IV a – IV c) tunjangan Rp.900.000,-/bln

Adapun formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan di tingkat pusat maupun di daerah sebagai berikut :

Formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

Formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada Inspektorat Jenderal / Inspektorat Utama/ Inspektorat pada Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian Pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang

Formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang, dan

Formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.

Pengangkatan dalam jabatan pengawas pemerintahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pegawai Negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Berijasah paling rendah  sarjana strata satu (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.

Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a

Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Harus mengikuti Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan, dan apabila tidak lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Berijasah paling rendah sarjana strata satu (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.
  • Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a
  • Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan Instansi Pembina.
  • Memiliki pengalaman jabatan paling kurang 2 (dua) tahun
  • Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, dan
  • Setiap unsure penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

Cara-cara pengangkatan kedalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan adalah sebagai berikut :

a.Pengangkatan Pertama (dari  CPNS )

-       Berijazah S1 / D.IV sesuai kualifikasi.

-       Pangkat  Penata Muda, III.a.

-       Angka Kredit diperoleh dari ijazah yg dimiliki.

-       DP-3 paling kurang bernilai baik, 1 tahun terakhir.

-       Mengikuti dan lulus diklat fungsional  paling lambat  3 (tiga) tahun, setelah pengangkatan  pertama kali.

-       Pengangkatan disesuaikan dengan formasi  yang  tersedia.

b.Pengangkatan dari Perpindahan  (Pengangkatan dari jab struktural atau fungsional  lainnya)

-       Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

-       Berijazah serendah-rendahnya S1 /Diploma IV.

-       Pangkat paling rendah gol ruang III/a.

-       Telah mengikuti dan lulus diklat Jabatan fungsional

-       DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

-       Angka Kredit berdasarkan penilaian  TIM.

-       Ditetapkan oleh Pejabat  berwenang.

Keuntungan jabatan fungsional pengawas pemerintahan adalah :

a.Kenaikan Pangkat : Dapat naik pangkat lebih cepat dengan syarat sebagai berikut :

  • Pangkat dapat lebih tinggi dari Pimpinan
  • Memiliki masa kerja dlm pangkat minimal 2 (dua) Tahun
  • Dikecualikan dari ujian dinas.
  • Syarat lainnya :

-       Telah mencapai angka kredit  kumulatif yg ditentukan (PAK)

-       DP-3  bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir

b.Kenaikan Jabatan  : Dapat naik  jabatan sesuai degan angka kredit

-       Kenaikan jabatan dilakukan sebelum kenaikan pangkat

-       Memiliki masa kerja dalam jabatan minimal 1 (satu) Tahun

-       Lulus dan telah ikut diklat penjenjangan sesuai dengan Kompetensi Jabatan.

-       Syarat lainnya :

-       Telah mencapai angka kredit  kumulatif yg ditentukan (PAK)

-       -  DP-3  bernilai baik 1 (satu)      tahun terakhir.

Pengembangan Kualitas Jabatan Fungsional dilakukan melalui :

Uji kompetensi: setiap akan naik jenjang atau kenaikan pangkat harus lulus uji kompetensi /  sertifikasi.

Diklat teknis atau fungsional untuk menghilangkan kesenjangan keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pembebasan Sementara dari Jabatan fungsional :

Bagi setiap pejabat fungsional yang tidak memenuhi kewajiban dapat dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila :

-       5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan (Pertama (III/a) s/d Utama IV/d )

-       Setiap 1 tahun tidak dapat mengumpulkan 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok (IV/e) Utama IV/e

-       Dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat

-       Diberhentikan sementara sebagai PNS

-       Ditugaskan secara penuh di luar unit jabatan fungsional.

-       Cuti di luar tanggungan negara

-       Tugas belajar lebih 6 bulan

Untuk Kabupaten Tabanan, formasi Pengawas Pemerintahan sebanyak 48 orang, baru terisi 11 orang sehingga masih terdapat 37 formasi yang belum terisi.

Anda tertarik  ?, silahkan berkompetisi untuk mengisi 37 kursi yang masih tersisa.

 

Tabanan, 2012

Penulis,

 

Ruth Lodo, SE, MM

Pejabat Pengawas Madya.

 

 

 

 

  • Dibaca: 2101 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya